Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah. Foto: Jaka/rni

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fadli melihat, kebanyakan dari mereka merupakan pengalaman pertama bisa berkunjung ke rumah rakyat ini. Selain sebagai sebuah sarana edukasi, kebanyakan dari mereka juga mengadukan berbagai permasalahan atau aspirasi yang mereka hadapi.

Aspirasi tersebut diantaranya berupa keluhan dari ibu-ibu terkait Ujian Nasional (UN) yang harus dijalani oleh putra-putri mereka. Tidak sedikit siswa yang merasa terbebani oleh adanya UN tersebut hingga stress, bahkan sakit. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para ibu ketika anaknya sudah akan memasuki masa UN,” kata Fadli usai menerima kunjungan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (25/3/2019).

Menanggapi hal itu, Fadli menilai UN tidak memberikan manfaat yang lebih pada peserta didik. Pasalnya, terkadang apa yang dipelajari malah tidak keluar dalam UN tersebut. Selain itu Fadli juga menilai UN tidak memberikan gambaran yang utuh tentang standarisasi sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya juga telah meminta pemerintah meninjau ulang penyelenggaraan UN pada peserta didik. Lebih lanjut ia berharap ke depan harus ada cara lain yang digunakan untuk bisa mengetahui minat dan bakat siswa.

Aspirasi lain yang diterima politisi Fraksi Partai Gerindra ini terkait masih adanya masyarakat Bogor yang belum memiliki KTP-Elektronik (KTP-el). Padahal mereka secara resmi telah mendaftar, bahkan mengurus hingga bertahun-tahun. Namun KTP-el belum juga diterimanya.

“Penduduk asli yang secara resmi mengurus belum juga dapat KTP-el hingga bertahun-tahun. Ironisnya, ada WNA (Warga Negara Asing) yang dengan mudah malah bisa mendapatkan KTP-el tersebut. Terlebih lagi menjelang Pileg dan Pilpres ini, hal tersebut tentu akan menjadi masalah lain di belakangnya,” papar Fadli.

Dari sana, Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu berharap agar permasalah KTP-el ini dapat segera diperbaiki, termasuk di dalamnya pendataan dalam administrasi kependudukan (adminduk). (ayu/sf)